Selasa, 31 Mei 2016

Presiden Jokowi: Saat dunia galau, beruntung kita punya Pancasila...


Presiden Joko Widodo berulang kali mengajak masyarakat untuk berbangga hati karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Hal itu diungkapkan presiden saat berpidato di peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat,

Presiden bangga karena Pancasila membuat Indonesia tetap kuat di tengah gonjang-ganjing kondisi dunia yang dihantui terorisme, ekstremisme, radikalisme dan ketimpangan sosial.

"Kunjungan saya ke beberapa negara di Eropa, AS, di Asia, dan dalam pertemuan dengan pimpinan negara besar di dunia, saya mencermati di berbagai dunia saat ini sedang gelisah. Ini membuat saya semakin yakin, bahwa kita punya Pancasila," ujar Presiden Jokowi.

Jokowi menuturkan, di tengah kegelisahan dunia akan terorisme dan radikalisme, Indonesia beruntung punya Bhineka Tunggal Ika sebagai pedoman untuk menjaga toleransi di tengah beragam perbedaan. Menurutnya, Indonesia bisa jadi referensi negara lain. "Pengakuan itu secara tidak langsung datang dari pimpinan negara," katanya.

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, rakyat Indonesia patut bersyukur karena Pancasila menjadi dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Dengan Pancasila, kata dia, tidak ada alasan untuk tidak optimis menghadapi segala permasalahan.

Bersamaan dengan hari lahir Pancasila, Presiden Jokowi secara resmi menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional.

"Dengan mengucap syukur, dengan keputusan presiden maka tanggal 1 Juni ditetapkan diliburkan dan diperingati hari lahir Pancasila," tegasnya.
>>>SELANJUTNYA<<<

Obral dukungan Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto..



kepemimpinan Partai Golkar di bawah Setya Novanto (Setnov) membawa gaya baru. Jika sebelumnya Golkar berpikir matang untuk memberi dukungan politik, kini partai bentukan Orde Baru itu seakan gampang mengobral dukungan.

Misalnya saja, saat baru terpilih menjadi ketua umum Golkar 2014-2019, Setnov menyatakan partainya bukan hanya mendukung pemerintah, tetapi juga mendukung Presiden Jokowi untuk meneruskan kepemimpinan periode kedua lewat Pilpres 2019.

"Kalau suara rakyat kan sama seperti suara Jokowi," kata Setnov usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta,

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan saat kedatangan petinggi Partai Golkar menemui Jokowi salah satunya membahas terkait Pemilu 2019. Meski, dia tak tegas bahwa partainya akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Salah satu rekomendasi itu kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk melakukan komunikasi politik efektif dengan Pak Jokowi dalam rangka menyiapkan pemilu 2019," ujarnya.

Tidak hanya mendukung Jokowi di Pilpres 2019, Setnov juga membawa Golkar cenderung mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI 2017. Hal ini ditunjukkan dengan pujian Setnov kepada Ahok.

"Golkar selalu mendukung yang terbaik, jadi kita lihat surveinya. Semoga yang terbaik bakal saya pilih dalam waktu kurang 2 minggu," ujar Setnov.

"Saya lihat Ahok menjalankan dengan terobosan yang benar. Nanti kita lihat dalam dua minggu. Ahok beri kontribusi positif bagi DKI," jelas dia.

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

Pandangan Setnov terhadap Ahok pun tak hanya itu, dirinya mengatakan, gaya kepemimpinan mantan Bupati Belitung Timur mencerminkan kepentingan rakyat. "Apa yang dilakukan selalu dengan perasaan yang benar. Memang yang dilakukan Ahok untuk kepentingan orang banyak tentu yang dilakukan betul-betul kerja. Di DKI biasanya banjir sekarang tidak banjir lagi. Gaya kepemimpinannya untuk rakyat," ungkapnya.

Soal sinyal yang diberikan Setnov itu, politikus Golkar Yorrys Raweyai menegaskan setelah Bulan Ramadan, partainya akan mendeklarasikan dukungan kepada Ahok.

"Satu minggu setelah Lebaran kira akan lakukan Rapimnas pertama untuk menghasilkan beberapa keputusan politik. Ya kayak dukungan kepada Ahok. Untuk mengusung Ahok sebagai Gubernur DKI," kata Yorrys di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (30/5) lalu.

Menurut Yorrys, sebelumnya dukungan kepada Ahok hanya sekadar wacana yang muncul di Munaslub Golkar 2016. Namun, akan diputuskan secara formal melalui Rapimnas.

"Kita sudah pada kesimpulan itu. Saya bisa pastikan bahwa mendukung Ahok jadi gubernur itu dari Golkar. Kalau dilihat di jadwal, satu minggu setelah lebaran," tuturnya.

Pilihan tersebut menurut Yorrys atas berbagai pertimbangan. Beberapa di antaranya ialah berdasarkan kajian kinerja.

FPI tolak aturan pencabutan kewarganegaraan bagi WNI gabung ISIS..



Front Pembela Islam ( FPI) menolak aturan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat jaringan teroris atau kelompok radikal di luar negeri status kewarganegaraannya dicabut. Sebab, ancaman mencabut kewarganegaraan itu tidak layak diterapkan di Indonesia.

Ketua Bidang Keorganisasian FPI Munarman, mengatakan, penolakan tersebut juga sesuai dengan hukum internasional. Dikatakannya, hukum internasional melarang keras tiap negara menerapkan ketentuan pencabutan kewarganegaraan tersebut.

"Ancaman pencabutan kewarganegaraan WNI itu saya kira berlebihan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

Menurutnya, FPI tak ingin ketentuan itu dimasukkan di dalam revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebab, ada beberapa yang bias dalam revisi UU tersebut. Salah satunya, mengenai ketentuan ancaman pencabutan kewarganegaraan WNI tersebut.

Sebelumnya, pemerintah ingin memasukkan ketentuan ancaman pencabutan kewarganegaraan dan paspor WNI yang diduga terlibat jaringan teroris atau kelompok radikal di luar negeri seperti ISIS.
>>>SELANJUTNYA<<<

Ketika Mega sebut Ahok kurang ajar...


Awal tahun 2016, suhu perpolitikan di Jakarta mulai memanas meski gelaran Pilgub DKI masih setahun lagi. Sebagai calon petahana, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, termasuk yang mempersiapkan kemenangannya sejak jauh hari.

Saat sejumlah lawan politik mulai bermunculan, banyak yang bertanya-tanya siapa calon wakil gubernur yang bakal mendampinginya. Ahok, sapaan Basuki, memilih nama Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur yang saat ini mendampinginya. Ahok merasa sudah cocok bekerja dengan mantan wali kota Blitar itu.

Untuk memuluskan keinginannya itu, Ahok pertama kali menyampaikan nama Djarot pada Teman Ahok, relawan yang membantu mengumpulkan KTP warga DKI sebagai dukungan.

"Saya panggil kalian bukan karena sudah dekat 1 juta (KTP), tapi karena kalian sudah mau nyalonin (wagub). Saya juga pertama kali namanya ketemu Singgih dan Amalia. Saya tanya sama dia, dia bilang gini, 'oh enggak pak. wakil mah terserah bapak' kalau gitu aku sudah cocok sama Djarot. Saya Djarot ya, 'Oh gak apa-apa pak! Kita enggak apa-apa pak.' Oke dong," cerita Ahok kepada merdeka.com di ruang kerjanya di Balai Kota DKI Jakarta,

Ahok sempat tenang lantaran bisa berpasangan kembali dengan Djarot. Namun, Teman Ahok kembali bertanya apakah PDIP sudah pasti mendukung Ahok di Pilgub DKI. Meskipun, kata Ahok, para relawan sudah tahu bagaimana kedekatan mantan bupati Belitung Timur itu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dalam hitung-hitungannya pula, peluang menang lebih besar jika diusung PDIP yang memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta sehingga tak diperlukan koalisi.

"Terus pertemuan berikutnya, saya tanya kalau saya sama PDIP bagaimana? Saya udah lama loh sama PDIP dulu? Saya sama Bu Mega baik banget pasti Bu Mega kasih, saya dengan PDIP enggak butuh koalisi nih. Tapi mereka bilang 'bukan begitu pak, kami kan khawatir kalau partai enggak mau calonkan bapak bagaimana? Karena independen calonkan dulu'," ujarnya menirukan kekhawatiran Teman Ahok.

Lalu Ahok menantang Teman Ahok untuk mengumpulkan satu juta KTP sebelum menentukan strategi selanjutnya jika harus bicara dengan Megawati.

"Kalian kalau enggak dapat sejuta, gue ikut partai ya. Kan gue dah punya partai ngapain gue mau nunggu lu orang. Akhirnya oke. Terus kita kejar," lanjut suami Veronica Tan ini.

Selang beberapa saat setelah pertemuan itu, calon gubernur DKI yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sempat membuat pernyataan yang sempat membuat Teman Ahok ciut. Yusril menyebut lembaran dukungan maju independen yang disebar oleh para relawan hanya berisikan nama Ahok, padahal diharuskan ada wakilnya sebagai bentuk persetujuan.

"Tiba-tiba keluar statement kalau diisi (nama cawagub) itu pelanggaran pidana. Karena yang dikumpulin kan cuman nama saya. Ketakutan lagi anak-anak ini, 'Waduh pak gak bisa ini, kita juga takut dituntut pak. Gara-gara Yusril ngomong' Padahal sebenarnya enggak, cuman mereka takut."

Ahok seolah 'dipaksa' memberikan nama cawagub dalam waktu seminggu. Sebab barisan pendukungnya membutuhkan waktu dua sampai tiga bulan untuk memenuhi tuntutan Ahok mengumpulkan ulang KTP sebanyak 1 juta.


Setelah berpikir sejenak, Ahok masih berharap bisa memasukkan nama Djarot dalam lembar dukungan tersebut. Sebagai usaha terakhir, dia pergi ke Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat untuk meminta restu dan pendapat Ketua Umum PDIP Megawati.

Kepada merdeka.com Ahok membeberkan isi pertemuannya dengan Mega.

"Bu, ini anak-anak ini tidak antipartai. Anak-anak ini niatnya baik, tapi mereka juga orang apolitik. Sekarang mereka setuju, saya sama Djarot. Cuman mereka ragu, Ibu kasih enggak! Karena Djarot juga enggak berani ikut kalau Ibu gak kasih," kata Ahok mengulang perbincangan saat itu dengan Mega.

"Mana bisa main paksa gitu, kan ada prosedurnya di partai," kata Ahok menirukan jawaban Megawati.

Ahok sempat mengusulkan PDIP segera melakukan rapat terkait persiapan Pilkada. Sebab Teman Ahok menunggu siapapun nama Cawagub untuk masuk dalam lembaran dukungan hingga 1 Maret 2016.

"Kurang ajar emang nih Ahok, didesek gue. Mana bisa, masih jauh," kata Ahok menirukan jawaban Megawati.

Nama cawagub belum juga diputuskan PDIP hingga tanggal yang ditentukan. Ahok kembali didesak Teman Ahok untuk memutuskan nama cawagub yang akan disertakan di lembar dukungan yang akan disebar.

"Ya sudah Heru saja kalau gitu. Telepon Pak Heru. 'Pak Heru di mana? Datang ke rumah biar yang lainnya kenal' datanglah ke rumah. Langsung mereka putuskan, Pak Heru berani. Tanggal 7 mereka masukkan nama Heru," ungkapnya.

Kemudian, Ahok dan Megawati kembali bertemu saat Konfrensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam di JCC Senayan pada 7 Maret 2016. Saat momen berdua, suami dari Veronica Tan ini memberitahukan bahwa relawannya yang kebanyakan anak muda ini tidak bisa dibendung.

"Bu sepertinya anak-anak ini enggak bisa ditahan, mereka akan tetap majukan saya dan Heru. Saya cuma bilang kalau sampai batas waktunya enggak bisa saya mohon maaf loh saya bisa ikut PDIP loh ini, saya mohon maaf," kata Ahok mengulang perkataannya.

"Ya udah nanti sore ke rumah saja, kita makan," ujarnya menirukan Megawati.

Untuk kedua kalinya Ahok kembali bertemu Mega. Mantan Bupati Belitung Timur ini kembali menceritakan, Megawati sebenarnya tidak ada masalah jika dirinya berdampingan dengan Heru. Hanya saja, ibunda Puan Maharani ini menyayangkan jika mereka harus berseberangan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Buat apa kita pisah jalan. Harusnya kita satu," tutur Ahok menirukan Megawati.

"Bu, ini kita enggak mungkin gabung. Partai PDIP enggak mungkin mendukung calon independen. Saya bilang, saya juga enggak mungkin dong ninggalin anak-anak ini. Sudah hampir sejuta. Itu yang saya pikirin. Nanti saya juga akan ngomong sama anak-anak ini gimana? Itulah yang terjadi sebetulnya hubungan kita dengan PDIP," pungkas Ahok.

Ini alasan Ahok potong jam kerja PNS DKI selama Ramadan...



 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal mengubah jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta selama Ramadan. Dengan demikian, jam kerja PNS DKI akan menjadi masuk pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 14.00 WIB.

"Nah, lebih baik langsung pagi sekalian, pulangnya cepet. Saya kan temennya muslim, banyak. Paling enak itu kalau menjelang buka puasa itu sore udah di rumah. Nah kamu majuin setengah jam," kata Ahok di RPTRA Taman Sawo, Cipete, Jakarta,

Dia berkaca dari kebiasan warga di kampungnya, Belitung Timur. Di sana, kata Ahok, setelah sahur banyak warga yang tidak tidur dan langsung bersiap-siap melakukan aktivitasnya.

"Enggak, saya tanya, apakah kebiasaan di Jakarta sama dengan Belitung enggak? Kalau di kampung saya, orang sehabis sahur itu, langsung habis salat subuh, orang tidak tidur lagi," terangnya.

Dengan aturan ini, jam kerja PNS di DKI dikurangi 1,5 jam selama bulan Ramadhan. Biasanya, untuk hari Senin-Kamis PNS masuk sekitar pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB.


Di luar Ramadan, hari Senin-Kamis pegawai masuk kerja pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30. Sedangkan, khusus hari Jumat, masuk pukul 08.00 dan pulang pada pukul 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30.

"Efeknya apa? Dulu masuk setengah 8. Kamu bikin jam 08.00 WIB. Enggak ada efek. Mendingan tetep masuk setengah 8, atau lebih pagi jam 7. Tapi pulangnya jam 14.00 WIB, enak kan," jelas Ahok.

Ditambahkannya, untuk tahun ini selama bulan Ramadan jam pulang PNS DKI menjadi lebih cepat. Sehingga, sore hari anak buahnya itu bisa melakukan kegiatan bersama keluarga mereka.

"Iya saya pengen pulang cepet saja lah. Kan orang di rumah bisa santai. Bisa olahraga lagi, paling enak itu katanya bulan puasa itu sore olahraga," pungkasnya.
>>>SELANJUTNYA<<<

Curhat Heru ke Ahok: Pak rasanya politik ini berat, dihajar melulu.....


Bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama menanggapi santai isu terkait mundurnya Heru Budi Hartono sebagai cawagubnya di Pilkada DKI 2017. Namun, saat menemui Heru, Ahok menyebut mantan Wali kota Jakarta Utara itu sempat mengeluh karena sering diserang oleh sejumlah pihak seiring keputusannya menjadi calon wakilnya.

"Aku tanya sama dia, tidak (mundur dari pencalonan). Cuma dia bilang, 'Pak, rasanya politik ini berat juga ya Pak. Dihajar melulu nih Pak. Lama-lama bisa tidak tidur juga nih'," kata Ahok di RPTRA Taman Sawo, Cipete, Jakarta,

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

Mendengar keluhan anak buahnya, Ahok mengatakan hal tersebut wajar dalam dunia politik. Dia berpesan sekaligus membesarkan hati Heru bahwa proses yang dihadapinya saat ini adalah bagian dari revolusi mental untuk membangun Jakarta.

Dalam pembicaraan itu, Ahok juga menegaskan bahwa anak buahnya itu tidak berniat mundur sebagai pendampingnya dalam Pilgub DKI yang akan dihelat Februari tahun depan.

"Saya bilang, 'namanya juga revolusi mental, kalau revolusi belum selesai, ya pasti akan menghadapi kesulitan'. Kemarin sih, dia bilang tidak mundur ya," tegas Ahok.

Senin, 30 Mei 2016

Ahok omeli dan tuding ibu-ibu ini maling hingga pembohong...



 Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, terkenal dengan gaya bicaranya yang ketus. Dia tak segan bicara keras dan tegas pada mereka yang dianggap melanggar aturan.

Perilaku ini tak hanya dia terapkan pada anak buahnya saja. Pada warga yang dinilainya 'ngeyel', dia tak segan-segan mendamprat orang tersebut sekalipun di depan umum.

Jika masih ingat, beberapa bulan lalu video Ahok, sapaan Basuki, memarahi seorang ibu berjilbab pernah membuat heboh. Ahok berbicara dengan nada meninggi saat ibu yang diketahui bernama Yusri, warga Koja, Jakarta Utara, curhat soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik anaknya. Di KJP anaknya terdapat potongan karena menarik tunai di sebuah toko yang terdapat mesin EDC.

Yusri mencegat Ahok yang baru saja mengikuti rapat di DPRD. Ahok mulanya meladeni laporan ibu tersebut. Usai mendengar keluh kesah ibu tersebut, Ahok langsung menjawab dengan nada tinggi dan menyebut ibu tersebut maling.

"Ibu kenapa cairin duit KJP di toko? Ini bukan tokonya yang salah, melainkan ibu yang salah," kata Basuki.

"Bukan cuma toko yang maling. Ibu juga maling. Catat namanya, periksa, penjarain aja dia," kata Basuki ketus sambil terus menunjuk-nunjuk dua wanita itu.



Yusri tak menyangka respons Ahok meledak-ledak menanggapi aduannya. Padahal, kata Yusri, dia hanya berniat mengadu serta mempertanyakan mekanisme penggunaan KJP.

"Saya ini seorang ibu. Seandainya anak saya yang ibunya dikatakan maling, pasti dia benar-benar kesal kan ya. Coba lihat di YouTube, kok kayaknya rendah banget harga diri seorang wanita," ucapnya lirih.

Perlakuan Ahok semoat membuat Yusri ingin melaporkannya ke polisi.

Pada Senin kemarin, Ahok kembali memarahi seorang wanita yang bekerja sebagai pekerja harian lepas (PHL) bernama Fitri Simanjuntak. Wanita berambut panjang it mengaku telah membantu pembenahan Banjir Kanal Timur (BKT). Namun Ahok menilai perilakunya keliru karena telah melakukan kebohongan.

"Saya kasih tahu, ibu kalau kerja enggak boleh bohongin saya. Kemarin kan bohongin. Saya lihat langsung kok, bolak-balik naik motor kok. Orang kerja kan enggak pakai naik motor bolak-balik," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta,

Mantan Bupati Belitung Timur ini menuding, awalnya Fitri mengaku sebagai PNS DKI Jakarta, bahkan menjadi mandor PHL lainnya. Ini yang menjadi dasar Ahok memutuskan memberhentikan kontrak dengan diri warga Klender, Jakarta Timur ini.

"Mana? Terus saya tanya PNS bukan? Bohongin, PNS, pertama, iya kan?" ungkap Ahok.



Fitri yang tidak terima sampai bersumpah bahwa dirinya bukan mandor. Bahkan dia mengaku sejak awal sebagai PHL dari Suku Dinas Pertamanan Jakarta Timur.

"Bapak dengar saya mengaku PNS? Saya bilang PHL. Bapak bilang saya mandor, saya bukan mandor. Saya mengkoordinasi pekerjaan PHL yang saya bawa. Tapi saya ikut turun tangan mengerjakan semuanya. Semua hasil kerja saya ada. Saya ikut turun tangan," ungkap Fitri coba menjelaskan.

Dia kemudian menceritakan awal mula peristiwa itu terjadi. Kejadian tak mengenakkan itu terjadi saat Ahok saat melakukan inspeksi ke Kanal Banjir Timur (BKT) pekan lalu.

"Kemarin Jumat disuruh dan dipaksa untuk menulis pengunduran diri sama Kasudin. Pak Ahok gak suka lihat ibu bicara di lokasi kemarin. Ternyata, di pemerintahan kalau ada Pak Ahok bicara enggak boleh dijawab," kata Fitri menirukan Kasudin Pertamanan Jakarta Timur.

Cerita bermula saat Lurah Pondok Bambu menggunakan beberapa PHL untuk membersihkan flyover di sekitar BKT. Fitri menganggap itu tidak boleh dilakukan. Alasannya, mereka bekerja untuk Kasudin Pertamanan bukan kepada Kelurahan Pondok Bambu.

"Lurah Pondok Bambu ambil tim saya kerja, saya lihat tim saya kurang. Kok kurang diambil Pak Lurah. Menurut saya dari awal kerja sama kasudin sesuai dengan aturan mereka (Sudin Pertamanan Jaktim)," terangnya.

Menurutnya, apa yang telah dilakukan mantan Bupati Belitung Timur ini sangat kejam.

Ingin lengserkan Ahok, Taufik baru dapat dukungan 12 anggota DPRD..


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik optimis dapat menggelar Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setidaknya, dia harus mengumpulkan 80 tanda tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk bisa menggulirkan HMP.

"Kalau minimal 80 diparipurnakan, dapat lah, orang enggak demen semua," katanya saat dihubungi, Jakarta

Dia mengungkapkan, sampai saat ini baru 12 tanda tangan yang berhasil dikumpulkannya. Mereka yang telah sepakat dengan pengajuan HMP ini berasal dari Fraksi Partai Gerindra, perwakilan Golkar, Demokrat dan PPP.

Walaupun begitu, politisi Gerindra ini tidak khawatir jika Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) datang menagih janji satu minggu tentang HMP ini

"Ya diedarin terus pokoknya. Kalau mereka (AMJU) datang ya enggak apa-apa kami (DPRD DKI) harus terima dong," tutup Taufik.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menuntut menghidupkan kembali Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Mereka memberi waktu 7 hari kepada anggota Dewan untuk mewujudkan hal itu.

Adapun, berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) Pasal 336 Ayat 1 huruf b disebutkan, hak menyatakan pendapat diusulkan oleh minimal 20 anggota DPRD yang berasal minimal dari dua fraksi.

Usulan hak menyatakan pendapat bisa disahkan lewat sebuah rapat paripurna. Namun, butuh dukungan sekitar 53 anggota untuk dapat menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna itu harus dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota DPRD. Dan untuk bisa mengesahkan hak menyatakan pendapat, butuh dukungan minimal 2/3 dari anggota yang hadir. Saat ini, DPRD DKI Jakarta beranggotakan 106 orang anggota. Atas dasar ini, sekurang-kurangnya sekitar 80 anggota dewan untuk hadir dalam rapat paripurna HMP jika berhasil digelar.

KPK didesak agar menetapkan tersangka Sumber Waras, ini reaksi Ahok..


komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membeberkan hasil kajian soal dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok). Atas rencana tersebut, sejumlah pihak meminta agar Ahok segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ahok menilai desakan tersebut sangat berbau politis jelang Pilgub 2017 mendatang.

"Terserah mereka mau fitnah apa, masyarakat juga sudah tahu. Kalau mau dibawa ke pengadilan coba saja periksa BAP jangan fitnah-fitnah jelang pilkada,"kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat,

Calon petahana dalam pilkada serentak tahun depan ini justru menantang untuk membuktikan harta kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat negara.

"Saya sudah berani tantang pembuktian harta pejabat itu baru benar. Enggak usah banyak ngomong deh, coba itu buka PPATK aliran dana semua pejabat itu ke mana, gaya hidupnya, mobilnya, rumahnya, kita buka saja mana yang benar," tantang Ahok penuh emosi.

Minggu, 29 Mei 2016

Teman Ahok Fair' mampu jaring 900.000 KTP pendukung Ahok...


Sekitar 3.000 pengunjung datangi acara Teman Ahok Fair yang digelar sejak Sabtu (28/5) lalu. Alhasil, para relawan pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun mampu menjaring 900.000 KTP.

Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas mengungkapkan pihaknya menargetkan mendapatkan 5.000 KTP pendukung Ahok tiap hari dalam acara tersebut.

"Target pengumpulan KTP itu 5000 ribu per hari. Kalau hingga saat ini dari hari Jumat kemarin total sekitar 900.000 KTP sudah didapatkan," ujar Amalia saat ditemui di Gudang Sarinah Ecosystem, Pancoran Timur, Jakarta Selatan

KTP yang sudah terkumpul, lanjut Amalia, nantinya akan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 3 Agustus mendatang.

"Jadi selesai batas pengumpulan di akhir Juni nanti kita masih punya waktu 1 bulan untuk menyiapkan administrasinya, seperti soft file, penggandaan dan lain sebagainya. Intinya selama bulan Juli nanti kita akan fokus di administrasi, sesuai aturan PKPU No 9 itu selain pengumpulan KTP juga kan pastinya harus diurus dulu berbagai persiapan administrasi. Dan tentunya proses administrasi itu kan memakan waktu, makanya 1 bulan sebelum penyerahan ke KPU kita harus menyiapkan itu semua," jelasnya.

Untuk diketahui acara tersebut dimeriahkan sejumlah artis ibu kota. Di hari pertama dimeriahkan oleh berbagai pegiat seni seperti Adhitya Sofyan, grup Cameo Project, Iis Dahlia, rapper J-Flow, grup musik Project Pop, Sore Band, dan White Shoes and The Couples Company. Pengunjung juga disuguhi puluhan produk bazar mulai dari stan bertema edukasi, fashion, peralatan rumah tangga, komunitas, hingga otomotif dan properti dengan penawaran yang menarik. Tak lupa pula berbagai kuliner yang tersaji di bagian outdoor tempat bazar.

Sebagian pengisi acara bahkan tampil tanpa dibayar. "Ada yang tampil pro bono, tanpa dibayar, sebagian lagi tetap kita bayar tapi tidak dengan harga komersil. Kebetulan teman-teman musisi ini sebagian besar punya semangat yang sama tentang independen, tapi mereka kan juga harus keluar biaya untuk transport, punya kru produksi juga. Jadi pintar-pintar kita komunikasi lah dengan teman-teman musisi ini, biar dapat diskon," papar Amalia lagi.

Penggalangan dana dan partisipasi bertajuk teman Ahok Fair ini sengaja dilakukan menjelang terkumpulnya satu juta KTP untuk Ahok-Heru maju secara independen di Pilgub DKI. Di mana proses pengumpulan KTP juga membutuhkan energi dan dana yang tidak sedikit.

"Dokumen kita harus dibuat tiga rangkap sebelum diserahkan ke KPU. Tak hanya biaya mengkopi, tapi juga tentu ada biaya operasional lain juga yang tidak sedikit," ujar Amalia.

Sabtu, 28 Mei 2016

RADENPOKER LIVE POKER INDONESIA


Radenpoker.Com Agen Poker Terpercaya|Domino Online|Live Poker Indonesia. Agen poker Dan Bandar domino 

Online Terpercaya
kini Telah Hadir Live Texax game Di temanin Dealer Cantik ..
Yuk Ikutin Tersus Promo Radenpoker
Ayoo… Yang mau Mendapatkan HAdiah dan menikmati Setiap Permainan Dan ikuti terus setiap promo yang berlaku di 

radenpoker. com
Promo Radenpoker. com Saat ini adalah
Syarat Dan Ketentuan Bonus Mei RADENPOKER
- Bonus Deposit New Member 15% 
- Bonus Deposit Member 3% up to 5%
- Bonus Rollingan 0.3% 
- Bonus Refferal 15%+4%
Tunggu apalagi buruan Daftar di Radenpoker. com
terdapat 5 Game dalam 1 USer id
1. Live Poker Texas
2. Poker Texas
3. Domino 99
4. Capsa Susun
5. Bandar Ceme
Info lebih lanjut Kunjungi
PIN BBM : 593DD9A9
FACEBOOK : Radenpoker
TWITTER : Radenpoker
Yahoo : grupraden@yahoo .com

Sandiaga Uno, Hampir dipastikan Gubernur Ahok akan digantikan.....


Suhu politik ibu kota semakin memanas. Bakal calon gubernur semakin terbuka menyerang lawan politiknya. Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok jadi 'sasaran tembak'. Termasuk yang dilakukan bakal calon gubernur DKI Sandiaga Uno.

Saat melakukan safari politik di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Sandiaga dengan percaya diri menyebut Ahok bakal lengser.

"Hampir dipastikan Gubernur Ahok akan digantikan," tegas Sandiaga saat orasi politik di hadapan warga Koja, Jakarta Utara,

Sandiaga menuding Ahok telah membohongi warga DKI Jakarta karena tak menepati janji kampanye. Karena itu warga diingatkan agar tidak lagi memilih Ahok saat pelaksanaan Pilgub DKI 17 Februari 2017.

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

"Saya lihat pembangunan yang tidak merata. Febuari 2017 pemilu bukan untuk kita, tapi untuk masa depan anak-anak kita yang cerah. Pilih gubernur yang jujur antikorupsi juga hadir di sini. Apakah yang sekarang pernah hadir di sini? Banyak PR (Pekerjaan Rumah) kita, saya yakin optimis Febuari 17 akan dapat gubernur yang baru," bebernya.

Sandiaga menyatakan kesiapannya memimpin ibu kota. Semua bisa terlaksana dengan bantuan dan doa dari warga DKI yang mendukungnya.

"Kalau kita inginkan perubahan, kita butuh kerja sama, tekadkan niat kita, bulatkan pilihan kita. Saya yakin itu akan tercapai pada Febuari 2017 kita akan sambut gubernur baru, Sandi Uno," ucapnya.

Ahok sebut guru pembuat soal cerai & pembunuhan tak pantas ngajar....


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sudah mendengar ada lembaran soal ulangan siswa Sekolah Dasar, Wilbin I Kecamatan berisi tentang pembunuhan dan perceraian adalah kecerobohan guru. Dia menegaskan guru yang membuat soal segera dijatuhkan sanksi.

"Kalau gurunya ceroboh mesti sanksi, enggak boleh jadi guru bila perlu. Kita sistemnya sekarang sangat ketat," kata Ahok di Balai kota, Jakarta,

Kasus ini, kata Ahok, sudah ditangani pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ahok mengaku telah menegur pihak Disdik untuk memperketat pengawasan ke sekolah-sekolah agar hal serupa tidak terjadi lagi.

"Sudah diurusin dinas. Itu gurunya kebobolan. Gurunya enggak boleh gitu, harus baca dong. Masa sudah baca standarnya. Dia (pihak Disdik) belum laporan resmi, tapi sudah kita pakai Whatsapp sudah tegur," tegas Ahok.

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

Selain itu, jika terbukti ada guru yang masih ceroboh dan macam-macam, Ahok tak segan untuk mencopotnya menjadi PNS biasa dan tidak diperbolehkan lagi mengajar di sekolah-sekolah.

"Kalau guru yang macam-macam, enggak pantas jadi guru, akan kami keluarkan dari guru. Enggak boleh ngajar dia. Jadi PNS biasa saja, enggak boleh ada di sekolah, di pendidikan bila perlu," pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus itu terungkap setelah seorang warga bernama Agung Suharto Dirdjosbroto mengeluhkan kualitas pendidikan yang dinilainya masih rendah lewat akun Facebooknya. Dia mengaku kecewa atas lolosnya soal tentang pembunuhan dan perceraian, di mana keduanya belum cocok untuk diberikan kepada siswa-siswa SD.

Agung meminta kepada pemerintah untuk memperketat sensor terhadap soal-soal yang akan dibagikan setiap ulangan. Sejak diunggah, postingan tersebut telah dibagikan sebanyak 4.001 kali.
>>>SELANJUTNYA<<<

Kerangka manusia di Jembrana diduga tahanan saat penjajahan Jepang...


Temuan tulang belulang kerangka manusia di Pantai Pengambengan, Jembrana, Bali, membuka kembali kisah sejarah Indonesia di masa penjajahan. Kerangka manusia yang baru ditemukan beberapa hari lalu diduga sebagai korban tawanan Jepang yang dikubur massal.

"Peninggalan mercusuar berupa beton masih terlihat ada di tengah laut, itu dapat dilihat kalau air tidak pasang. Konon di sini dibangun mercusuar massa penjajahan jepang," kata Samsuri tokoh masyarakat desa Pengambengan Jembrana, Bali

Dia menuturkan, tak jauh dari lokasi temuan kerangka manusia, dulunya adalah markas tentara Jepang yang bertugas menjaga mercusuar. Di zaman penjajahan Jepang, banyak warga Jembrana yang dianggap membangkang hingga akhirnya ditawan oleh tentara Jepang di markas itu. Sejak ditahan hingga berakhirnya masa penjajahan Jepang, tidak diketahui nasib para tawanan yang tak terhitung jumlahnya.

"Jadi kami yakin itu kerangka tawanan tentara Jepang yang dibunuh dan dikubur di pesisir pantai ini. Kalau korban Gestok setahu saya ada di pesisir patai Baluk," yakinnya.
Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gusti Made Sudarma Putra mengaku belum bisa memastikan apakah kerangka manusia yang ditemukan itu merupakan bukti penyiksaan di zaman Jepang atau Gestok.

"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Jika hasil pemeriksaan medis sudah keluar kemungkinan baru bisa diketahui usia kerangka tersebut," tutupnya.

Warga sekitar lokasi juga tidak pernah mengetahui perihal kuburan di dekat tempat tinggal mereka. Selama ini warga hanya mengetahui cerita dari para tetua. Cerita penjajahan dan penyiksaan zaman Jepang yang turun temurun dijelaskan.

Jumat, 27 Mei 2016

Cerita Ahok kecewa dan takut dibohongi PDIP di Pilgub DKI...


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) telah memutuskan untuk maju di Pilgub DKI 2017 mendatang dari jalur independen. Dengan bantuan dari Teman Ahok untuk mengumpulkan syarat dukungan KTP, Ahok pun pede untuk bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di DKI itu.

Kemarin, Ahok mengungkapkan alasannya memilih jalur independen. Salah satunya akibat ulah dari PDIP. Padahal sebelumnya, Ahok mengaku sempat ingin maju melalui jalur partai politik, namun hal tersebut diurungkan. Lantas apa ulah PDIP yang dimaksud Ahok?

Mantan politikus Gerindra ini menjelaskan saat terjadi perseteruan antara dirinya dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD 2014, PDIP ikut menandatangani hak angket. Hal ini membuatnya kecewa dan akhirnya menjadi titik balik sikap politiknya.

"Sekarang ada Teman Ahok yang berjuang setengah mati kumpulin KTP, dari awal juga saya sudah ada PDIP yang pasti enggak perlu koalisi kok. Tapi tiba-tiba waktu itu kan ribut di DPRD nih, tiba-tiba semua nyerang saya, PDIP juga ikut tanda tangan mau impeachment, pemakzulan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta,

RADENTOTO.COM AGEN TOGEL DAN LIVE GAMES TERPERCAYA DI INDONESIA

Seperti diketahui, hak angket itu bermula saat DPRD DKI mempermasalahkan pilihan Ahok yang menggunakan konsep e-budgeting dalam penyusunan APBD. Ahok sendiri bermaksud menggunakan konsep e-budgeting tersebut buat menciptakan transparansi anggaran.

DPRD DKI lantas menganggap Ahok telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI.

Sementara itu, menurut Ahok, program e-budgeting dalam APBD DKI merupakan program sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI, sehingga harus tetap dijalankan.
Ahok melanjutkan, setelah peristiwa perseteruannya dengan DPRD DKI, Ahok lantas bertemu dengan beberapa anak muda yang siap untuk mendukungnya dalam melakukan pengumpulan syarat maju independen. Kumpulan anak muda ini kemudian dikenal dengan nama Teman Ahok.

Ahok pun mencoba mengetes Teman Ahok. Dia meminta kepada para relawan itu untuk mengumpulkan sebanyak 1 juta KTP.

"Lalu saya juga memberat mereka, 'Sejuta ya? Kalau enggak sejuta enggak usah ngomong dulu sama saya nih' lalu kapan mulai ngomong? Waktu sudah capai 500 ribu sekian, sudah bisa nyalon waktu itu," katanya.

Lebih lanjut Ahok menceritakan, keputusan maju dari jalur independen diambil setelah melakukan pembicaraan dengan Teman Ahok. Ahok menanyakan kepada para relawan Teman Ahok soal ada tidaknya kemungkinan dirinya akan diusung PDIP.

Namun Teman Ahok justru memintanya tak mengharapkan PDIP. Alasannya, mereka takut Ahok dibohongi.

"Ketika saya bilang, bagaimana kalau PDIP yang mengusung saya? 'Waduh jangan pak, kalau ternyata dibohongin bagaimana pak? Kami enggak bisa nolong bapak lagi loh pak. Kan ini mesti satu bulan di depan (pendaftaran calon independen lebih awal dibandingkan calon yang diusung partai)'," kata Ahok.

Meski demikian, Ahok membantah jika disebut Teman Ahok melarangnya menerima dukungan parpol. Sebab menurutnya, lebih dari 50 persen relawan Teman Ahok tak keberatan jika dirinya didukung PDIP.

"Sekarang yang jadi pertanyaan mereka, apakah benar-benar sungguh-sungguh mereka (PDIP) itu mau ngusung saya? Kalau enggak gimana? Lewat dong," jelasnya.
>>>SELANJUTNYA<<<

Jokowi diperkirakan gaji 'lawan politik' Rp 88 M per bulan...


Presiden Joko Widodo ( Jokowi) diduga menggaji orang-orang yang menjadi lawan politiknya sebesar Rp 88 miliar per bulan. Jumlah ini setidaknya hitungan kasar jika melihat masih bertahannya orang-orang lama yang 'ditanam' penguasa sebelumnya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Hitungan itu memang tidak akurat, tapi bisa untuk menjadi gambaran bagi kita bahwa pemilu 2019 nanti logistik dan jaringan ada di tangan lawan-lawan Jokowi," kata Immanuel Ebenezer, Ketua Relawan Jokowi yang sekarang memimpin Basuki Tjahaja Purnama Mania (Batman).

Hal itu dikatakannya dalam diskusi 'Revolusi Mental dan Bersih-bersih BUMN' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat

Hadir dalam diskusi tersebut sebagai pembicara yakni Pengawas Kebijakan Publik & Kerjasama Internasional, Don K Marut, Pengamat Politik, Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardi.

Immanuel memaparkan, diperkirakan ada 119 BUMN, 300 anak BUMN, dan 400 cucu BUMN di Indonesia. Total ada sekitar 800-an BUMN dari induk hingga anak dan cucunya.

Dari jumlah itu, rata-rata ada 3 posisi komisaris dan 3 direksi. Dengan demikian, total ada 4.800 posisi di BUMN dari induk hingga anak cucu.

"Nah kalau selama 1 tahun 8 bulan ini pergantian komisaris dan direksi baru menyentuh sekitar 400-an orang, maka masih ada sekitar 4.400 orang lama di dalam sana yang bisa jadi merupakan lawan politik atau minimal bukan pendukung Jokowi di Pilpres kemarin," papar Immanuel.


Immanuel menjelaskan alasan mengapa sekitar 4.400 komisaris dan direksi diidentifikasikan sebagai lawan politik atau setidaknya bukan pendukung Jokowi. Sederhananya, kata dia, sebab mereka bukan dari rekomendasi partai pendukung maupun kelompok-kelompok relawan pendukung Jokowi.

"Bisa dikatakan, dari 4.400-an nama itu sudah ditempatkan jauh waktu sebelum Jokowi menjadi Presiden. Dengan kata lain, mereka adalah orang pilihan pemerintahan sebelum Jokowi," ujarnya.

Dia melanjutkan, seandainya gaji dari 4.400 an orang itu rata-rata Rp 20 juta per bulan, maka pemerintahan Jokowi menggaji 'lawan politiknya' setiap bulan Rp 88 miliar atau setara Rp 1.056 triliun per tahun.

Menurut Immanuel, hitungan mungkin bisa diperdebatkan karena boleh jadi posisi-posisi di BUMN, cucu dan anak BUMN itu diisi oleh profesional. Namun, profesionalitas tersebut tidak bisa diterima karena hampir semua BUMN dan anak cucu BUMN selama ini merugi.

"Kerugian yang terjadi tiap tahun itu menjadi bukti bahwa 4.400 orang itu bukanlah orang-orang profesional di bidangnya," tukasnya.


Pertanyaan selanjutnya, kata Immanuel, apakah Presiden Jokowi tahu hal ini atau tidak.

"Apa mungkin Jokowi hafal latar belakang 4.400-an orang itu? Kalau Jokowi tidak tahu maka siapa yang memanipulasi informasi ke Presiden? Apa tujuannya? Apakah sekedar bekerja, bisnis, atau bertujuan politis untuk Pemilu 3 tahun lagi?," tambah dia.

Immanuel mengungkapkan, memanipulasi informasi dan data, menyusupkan nama-nama orang dalam BUMN dan anak cucu BUMN tentu sangat mudah.

Menurutnya, siapa pun tahu bahwa di tengah kesibukan Jokowi membangun 10.000 km jalan, kereta api, 34 pelabuhan, 35.000 megawatt pembangkit listrik, belasan bandara, pembangunan pasar-pasar, mengontrol harga, mendongkrak hasil pertanian, berkeliling negara-negara asing menarik investor, kepala pemerintahan tidak punya waktu memeriksa semua nama yang disodorkan padanya.

Hitungan lain, lanjut dia, jika dari 4.400-an orang itu bertanggungjawab masing-masing mencetak 10.000 kaos maka dari jumlah itu 'lawan' politik Jokowi sudah dapat 44 juta kaos atau 30 persen dari total kebutuhan kaos untuk pemilih sekitar 130 juta orang.

"Jika ada 4.400 orang yang tidak mendukung Jokowi di BUMN, anak dan cucu BUMN, lalu masing-masing orang itu bercerita kepada 10 orang tentang hal-hal negatif pemerintahan Jokowi, maka dalam satu tahun hal hal negatif Jokowi tersebar secara masif ke 16.060.000 orang," ujarnya.

"Atau dalam 3 tahun ke depan propaganda negatif tersebar ke 48 juta orang. Masif, terorganisir, dan sistematis tanpa socmed, koran, atau televisi. Gerilya politik dari mulut ke mulut," bebernya.

Selaku relawan, Immanuel mengingatkan, sisa waktu pemerintahan Jokowi hingga pemilu berikutnya tinggal 3 tahun 4 bulan lagi, alias sangat pendek. Menurutnya, jika Jokowi ingin memastikan pemerintah selama dua periode maka melakukan bersih-bersih seluruh BUMN dan anak cucu BUMN dari orang-orang yang menjadi lawan politiknya merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditolak.

"Jokowi adalah orang baik, bekerja keras, dan membawa perubahan melalui revolusi mental. Tapi, revolusi mental itu bisa gagal total jika tidak segera dilakukan revolusi posisi di berbagai tempat dan tingkat, mulai dirjen, sesmen, hingga BUMN berikut anak cucunya," pungkasnya.
END

AGEN LIVE POKER INDONESIA RADENPOKER

Radenpoker Adalah Agen Poker Indonesia Terpercaya Di indonesia Terbesar dan terpercaya
Kali ini Radenpoker hadir dalam tampilan terbaru untuk semua pencinta poker

LIVE POKER INDONESIA TERPERCAYA
Live poker adalah Game poker Online Pertama yang memiliki Fitur paling keren dan untuk menemani semua Pemain pencinta poker :
Ini adalah tampilan Radenpoker game LIVEPOKER Terbaru.bisa kita lihat Kita bermain sambil di temani oleh bandar asli Secara Live...
Tidak hanya itu di sini kita juga bisa mendapatkan jackpot yang menarikkk ...

penasaran Yuk buruan daftar di Radenpoker..
Dan nimati beberapa promo daro radenpoker

Kamis, 26 Mei 2016

Ahok sebut jalur independen diambil karena sikap PDIP..


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, salah satu alasan dirinya memilih jalur independen karena ulah dari PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya, dia mengaku sempat ingin maju melalui jalur partai politik, namun hal tersebut diurungkan.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini menceritakan, saat terjadi perseteruan antara dirinya dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD 2014, PDI Perjuangan ikut menandatangani hak angket. Alhasil ini menjadi titik balik sikap politiknya.

Setelah itu, mantan Bupati Belitung Timur ini bertemu dengan beberapa anak muda yang tergabung dalam Teman Ahok. Mereka mengatakan siap untuk mendukungnya dalam melakukan pengumpulan syarat maju independen.

"Sekarang ada Teman Ahok yang berjuang setengah mati kumpulin KTP, dari awal juga saya sudah ada PDIP yang pasti enggak perlu koalisi kok. Tapi tiba-tiba waktu itu kan ribut di DPRD nih, tiba-tiba semua nyerang saya, PDIP juga ikut tanda tangan mau impeachment, pemakzulan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta,

Ahok mengungkapkan awalnya tidak langsung percaya kepada Teman Ahok. Akhirnya, dia meminta kepada para relawan ini untuk mengumpulkan sebanyak 1 juta KTP.

"Lalu saya juga memberat mereka, 'Sejuta ya? Kalau enggak sejuta enggak usah ngomong dulu sama saya nih' lalu kapan mulai ngomong? Waktu sudah capai 500 ribu sekian, sudah bisa nyalon waktu itu," tutupnya.

Hak angket itu sendiri bermula saat DPRD mempermasalahkan pilihan Ahok yang menggunakan konsep e-budgeting dalam penyusunan APBD. Sedangkan Ahok menilai penggunaan konsep e-budgeting tersebut dimaksudkan untuk menciptakan transparansi anggaran.

Oleh karena itu, DPRD menganggap Ahok telah melakukan pelanggaran serius karena tidak mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 yang menjadi usulan bersama anggota DPRD dan Pemprov DKI. Sementara itu, menurut Ahok, program e-budgeting dalam APBD DKI merupakan program sejak zaman Jokowi menjadi Gubernur DKI, sehingga harus tetap dijalankan.

Di sinilah perseteruan antara Ahok dan DPRD semakin memanas. Ditambah dengan sikap Ahok yang mudah marah dan berkata kasar, membuat DPRD semakin gencar berupaya menggulingkan Ahok karena dinilai tidak memiliki etika sebagai pemimpin.

Apalagi dengan adanya penemuan dana tak wajar dari pengadaan alat Uninterruptible Power Supply (UPS) di sejumlah sekolah di Jakarta yang jumlahnya mencapai Rp 6 miliar per sekolah. Hal ini membuat Ahok marah besar karena anggaran Pemerintah Provinsi DKI mengalami penggelembungan yang tidak masuk akal. Dia menuding ada dana siluman dipaksakan masuk oleh anggota DPRD lewat anggaran pendidikan.

Sementara itu, DPRD pun membela diri dengan terus menghujat Ahok dengan kritikan mengenai sikap Ahok yang tak beretika. Alhasil, keduanya malah makin doyan perang sindiran dengan kalimat kotor dan nama binatang di bawa.

Protes SK Ahok soal wajib lapor ke Qlue, RT/RW se-DKI 'geruduk' DPRD..


Rombongan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) di Jakarta menyambangi gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka meminta anggota dewan menindaklanjuti keluhan mereka atas diterapkannya SK Gubernur No. 903 tentang pelaporan melalui aplikasi Qlue.

Dalam SK itu mengatur bahwa pengurus RT/RT diwajibkan melaporkan kondisi lingkungan mereka sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal 3 laporan dalam sehari. Jika tidak mencapai target, maka uang operasional untuk pengurus RT/RW tidak bisa dicairkan.

Selain itu, berdasarkan aturan itu juga, tiap laporan akan dihargai Rp 10 ribu. Sehingga, dalam sebulan bagi RT produktif dapat mengantongi uang operasional dari kelurahan sebanyak Rp 900 ribu.

"Kita disuruh setor foto baru dapat uang operasional 900 ribu, kalau enggak buat laporan enggak dapat uang operasional, satu foto Rp 10 ribu emang kita fotografer amatiran," kata Ketua RW 1 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Mahmud Bujang di Gedung DPRD DKI Jakarta

Mahmud menilai kewajiban ini memberatkan pengurus RT/RW. Jika pasal yang mengatur soal teknis pelaporan itu tidak dihapus, mereka mengancam untuk mundur dari tugas pengurus RT/RW.

"Kalau Qlue tersebut masih berlaku kita seluruh RW dan RT yang ada di kelurahan Pinang Ranti akan menyerahkan stempel ke kelurahan. Kita ramai-ramai mundur," teriak Bujang saat pertemuan.

"Kalau ini masih berlaku terus kami RT dan RW se-DKI akan bubar," kata salah seorang warga yang diikuti yang lainnya.

Melawat ke Jepang, Jokowi disebut bakal tawarkan kereta Trans-Jawa...


Indonesia akan meminta Jepang terlibat dalam pembangunan jaringan kereta Trans-Jawa. Proyek sepanjang 750 kilometer itu diperkirakan bisa memangkas waktu tempuh Jakarta- Surabaya dan sebaliknya menjadi 5 jam. Itu setengah dari jarak tempuh dengan mengunakan angkutan jalan raya yang sekitar 10 jam.

Demikian dilaporkan Nikkei, kemarin, berdasarkan keterangan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Proyek senilai 200 miliar yen atau USD 1,81 miliar itu merupakan bagian dari rencana pembangunan jaringan kereta sepanjang 3.200 kilometer di seluruh Tanah Air yang dipatok pemerintahan Jokowituntas 2019.

Kabarnya, Jepang tertarik membangun kereta Trans-Jawa dan bersedia menyediakan pinjaman berdenominasi yen jangka panjang dengan bunga rendah. Syaratnya, Indonesia mengekspor infrastruktur dari Jepang.

Targetnya, kontrak kerja sama proyek bisa diteken akhir tahun. Dengan begitu, konstruksi bisa dimulai tahun depan dan purna 2019.

Hari ini, Presiden Jokowi melawat ke Jepang. Kesempatan itu bakal dimanfaatkan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai proyek kereta Trans-Jawa kepada Perdana Menteri Shinzo Abe.

Kunjungan tersebut bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi G-7 di Ishe-Shima, sebelah tenggara Osaka. Indonesia bukan bagian dari kelompok tujuh negara maju tersebut.

Menurut Nikkei, Jepang memang menargetkan peningkatan nilai ekspor infrastruktur tiga kali lipat menjadi 30 triliun yen pada 2020 dari sebelumnya 10 triliun yen pada 2010. Untuk itu, Nippon mengincar proyek infrastruktur di sebagian besar Asia.

Di sisi lain, Indonesia menginginkan sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan lambat kembali bergerak sesuai jadwal. Dan, Jokowi disebut menyukai track record Jepang yang kerap menyelesaikan proyek tepat waktu.

Selain kereta Trans-Jawa, pemerintah juga berencana membangun Pelabuhan Patimban, Subang. Itu dekat dengan kawasan industri yang didominasi perusahaan Jepang.

Ini kata Ahok soal wacana PDIP-Gerindra usung Sjafrie & Djarot...


PDI Perjuangan dan Gerindra memiliki peluang untuk melakukan koalisi bersama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Karena kemungkinan ini, mencuat wacana pasangan Sjafrie Sjamsoeddin dan Djarot Saiful Hidayat untuk bertarung melawan incumben Basuki T Purnama (Ahok).

Menanggapi hal itu, Ahok mengaku tidak masalah jika wakilnya memimpin ibukota, Djarot maju bersama mantan Wakil Menteri Pertahanan. Bahkan dia menganggap pasangan tersebut cukup ideal.

"Bagus juga," katanya di Balai Kota DKI Jakarta

Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak dapat memastikan apakah komposisi pencalonan ini sudah tepat. Berhubung belum pernah ada survei yang menjadikan pasangan Sjafrie dan Djarot sebagai objek.

"Kalau udah pernah ada survei mungkin beda. Kalau belum pernah survei kan susah juga," terang Ahok.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Pouyono menilai, Sjafrie dan Djarot cocok diduetkan. Ia optimistis pasangan itu akan mampu melawan Ahok.

"Djarot sangat berpengalaman dalam administrasi dari daerah. Pak Sjafrie secara nasional," kata dia saat dihubungi

Namun, mengenai siapa yang akan menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, Arief mengatakan bahwa pembicaraan terkait hal ini masih cukup cair.

Selasa, 24 Mei 2016

Ahok akan lapor KPK soal sistem TI untuk uji kir...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan sistem terkomputerisasi dalam uji kir. Untuk itu, perlu ada koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi mengurangi potensi kecurangan yang dilakukan petugas.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengatakan, akan menyerahkan laporan uji coba perbaikan sistem uji kir dalam waktu dekat ke KPK. Hal ini mengingat saat ini dua Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) telah menggunakan sistem komputerisasi teknologi informasi (TI).

"Uji kir kami sekarang cukup baik. Saya sudah minta dia (Dinas Perhubungan dan Transportasi) lapor ke KPK sistem kami yang baru," katanya di Balai Kota DKI Jakarta,

Menurutnya, sistem baru yang digunakan ini akan mempercepat dan mempermudah uji kir. Pasalnya tidak semua pemeriksaan dilakukan oleh petugas, sehingga bisa mengurangi risiko adanya oknum yang bermain.

"Sekarang kan sudah ada sistem. Malahan nanti orang yang masuk itu steril di dalam," ujar mantan Bupati Belitung Timur ini.

Saat ini sistem TI sudah diterapkan di dua PKB yakni di PKB Pulogadung dan PKB Cilincing. Sementara di PKB Kedaung Angke masih dalam tahap uji coba. Rencananya pada Juli mendatang baru akan diterapkan sepenuhnya.

Sebelumnya Basuki atau akrab disapa Ahok bersama dengan petugas KPK melakukan inspeksi mendadak di Balai PKB Kedaung Angke. Saat itu banyak ditemukan calo yang berbaju petugas. Bahkan alat-alat yang ada rusak dan tidak dapat digunakan kembali.
>>>SELANJUTNYA<<<

Soal Veronica tinggalkan rapat PKK, Ahok sebut 'masih seranjang kok...


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok sempat bingung saat dikonfirmasi terkait video yang tengah jadi perbincangan di media sosial. Video itu berisi rapat Ahok membahas banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Dalam rapat yang itu diikuti sejumlah SKPD, turut hadir pula istrinya Veronica Tan selaku ketua PKK Pemprov DKI. Dalam video berdurasi 2 menit 40 detik itu tampak Ahok menyindir istrinya hingga meninggalkan ruang rapat.

"Nggak tahu. Lupa aku," katanya dengan wajah bingung di Balai Kota DKI Jakarta,

Dia menduga rapat tersebut telah lama dilakukan dan bisa jadi baru diunggah. Pasalnya sampai hari ini, mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku tidak ada perseteruan dengan Veronica.

"Kalau marah (harusnya sampai sekarang), mungkin itu video sudah begitu lama harusnya sekarang masih marahan dong. Sekarang masih tidur seranjang kok, belum pisah ranjang," tuturnya sambil tertawa.

Mantan politisi Gerindra ini mengaku tidak pernah membawa masalah pekerjaannya ke rumah. Sehingga hubungan dengan istrinya tetap adem ayem.

"Tidak pernah (marah). Selama di rumah tidak ada masalah kerjaan," tutup Ahok.

Diberitakan sebelumnya, dalam video Youtube yang diunggah pemilik Guru Laghima berjudul 'Video Ahok Ngamuk Ke Istrinya Sendiri Saat Rapat Hanya Gara Gara...' Ahok kesal kenapa PNS DKI sering tak peduli melihat PMKS terlebih yang berusia uzur. Dia juga mempertanyakan kepedulian istri para PNS yang tergabung dalam PKK. Sebagai istri gubernur, Veronica otomatis menjabat sebagai ketua PKK.

"Ngandelin kader PKK deh dari pada tidak ada kerjaan, iya dia kerja sambil jalan-jalan. Bukan aku marahin PKK," kata Ahok.

"Jadi kalau sampai saya temukan orangtua telantar di jalan tidak diurus PKK dan dinas sosial, jadi kehadiran Anda untuk apa, marah saya, masa anda jalan-jalan. Saya saja kalau lagi di mobil lihat orang ngemis tua, saya langsung telepon si Kian (Mantan Kadinsos Kian Kelana), saya bilang ada orangtua di Semanggi sana. Masa kita PNS, tiap hari berseliweran, tiap hari kemana-mana, masa dibiarin ada orang mati kelaparan, berarti lu orang bukan pemerhati."

"Makanya berkali-kali saya bilang di pidato saya, cari orang pintar di Jakarta itu banyak, tapi saya cari orang yang peduli," kata Ahok dengan nada suara meninggi.

Selang beberapa saat kemudian, Veronica yang memakai blous biru tua lengan panjang rok cokelat keluar.

Ahok sempat berbincang dengan ajudannya saat Veronica keluar. Kemudian rapat kembali berlangsung.

Sebelum menutup rapat Ahok sempat menyinggung soal istrinya.

"Itu tekan ibu PKK ya. Biarin, PKK cuma jalan-jalan saja, ini udah stress ini saya bilang enggak boleh tarikin cash," kata Ahok disambut tawa PNS yang hadir.

"Paling aku tidur sendiri malam ini," celetuk Ahok yang mengenakan koko putih disambut tawa kembali para peserta rapat."
>>>SELANJUTNYA<<<

Dulu Soeharto tunduk pada IMF, kini Susi jumawa di depan Dubes AS...


Krisis ekonomi yang menerpa seluruh negara di kawasan Asia dan Afrika telah memukul sendi perekonomian Indonesia. Kondisi itu dimanfaatkan International Monetery Fund (IMF) untuk menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani perjanjian, pemerintah pun tak berdaya dan menuruti kemauan IMF demi mendapatkan bantuan.

Kejadian itu berlangsung pada 16 Januari 1998. Direktur IMF, Michael Camdessus dengan jumawa bersedekap di hadapan Soeharto, padahal dia saat itu dikenal sebagai sosok pemimpin yang otoriter, namun terpaksa tunduk.


Hari itu Bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan itu terlihat pongah seperti tampak pada foto yang dimuat di media nasional dan internasional keesokan harinya. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI)

16 Tahun telah berlalu, kini yang terjadi justru sebaliknya. Seorang Duta Besar Amerika Serikat, Robert O Blake dipaksa tunduk kepada Indonesia. Yang lebih mengejutkan lagi, pejabat yang membuatnya tunduk adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang notabene lulusan SMA.

Perbedaan pendidikan antara Susi dan dubes AS tak lantas membuatnya takut. Dalam foto yang tercantum di atas, Susi saat itu baru menjabat sebagai seorang menteri, namun dia sudah mendesak banyak perwakilan asing untuk tunduk terhadap aturan yang dibuat pemerintah Indonesia.


Meski tergolong orang baru di birokrasi, Susi tidak sedikitpun merendah di hadapan perwakilan negara asing. Salah satu alasannya, Susi sudah geram dengan aktivitas kapal-kapal asing yang seenaknya mengeruk kekayaan laut Indonesia.

Foto tersebut dibuat pada 6 November 2014 lalu. Blake tanpa ragu langsung membubuhkan tanda tangannya ke dalam surat perjanjian yang telah disiapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Mantap Ibu Susi.

Senin, 23 Mei 2016

Demi Megawati, semua kegiatan akademik perkuliahan Unpad ditiadaka


Seluruh kegiatan baik perkuliahan, bimbingan, maupun sidang bagi mahasiswa dan dosen Universitas Padjajaran (Unpad) dihentikan sementara. Hal tersebut lantaran mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri akan mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang politik dan pemerintah dari Unpad.

Info tersebut beredar melalui group pesan singkat alumni Unpad Bandung. Melalui group tersebut berisi informasi berikut:

"Diberitahukan kepada dosen dan mahasiswa bahwa pada hari Rabu, 25 Mei 2016, semua kegiatan akademik perkuliahan, sidang, bimbingan, dan lain-lain. Di Dipati Ukur dan Imam Bonjol dialihkan ke hari lain, berkenaan dengan adanya kegiatan penganugerahan Doktor HC kepada Megawati Seokarnoputri. Surat pemberitahuan kepada dosen menyusul," demikian informasi yang diterima

Sebelumnya diketahui, Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri akan mendapatkan gelar doktor kehormatan di bidang politik dan pemerintah dari Universitas Padjajaran (Unpad) pada tanggal 25 Mei 2016 nanti. Saat menerima toga di kediamannya, Megawati didampingi Prananda Prabowo, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas H Pareira.

"Pemberian gelar kehormatan ini sebagai pengakuan bagaimana dalam masa transisi demokrasi yang penuh tantangan, Ibu Megawati Soekarnoputri mampu membawa stabilitas politik, dan mengatasi tantangan perekonomian nasional akibat krisis Ekonomi yang berkepanjangan," kata Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad penyerahan toga kepada Megawati di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat
>>>SELANJUTNYA<<<

Jelang Ramadan, Yusril minta Ahok tak tebar teror warga Luar Batang...


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menyatakan tetap akan menggusur Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Sikap Ahok tersebut merespon rencana Kuasa Hukum Warga Luar Batang, Yusril Ihza Mahendra menempuh jalur class action jika Ahok ngotot akan menggusur lokasi tersebut.

Menurut Yusril, Ahok mengancam akan menggusur warga Luar Batang pada Juni 2016, jika rusunawa sudah selesai. Ini artinya, penggusuran akan dilakukan pada saat warga tengah melaksanakan ibadah puasa Bulan Ramadan.

"Masya Allah ada pemimpin seperti itu, bersikap zalim di tengah mayoritas warga Jakarta yang beragama Islam," kata Yusril dalam pernyataan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jakarta, Senin

Yusril menegaskan, jika Ahok tetap nekat menggusur maka terbukti, dia pemimpin berani melawan hukum. Padahal Yusril menilai, kepemilikan warga atas tanah di Luar Batang adalah sah dan dilindungi undang-undang.

Selain itu pihak-pihak yang merampas hak warga dianggapnya sebagai tindakan melawan hukum.

"Selain tidak taat hukum, Ahok juga terbukti hanya membela kepentingan cukong yang akan membangun bisnisnya di Kampung Luar Batang. Sebagaimana diakui Ahok, kampung Luar Batang akan digusur karena akan dibangun plaza dan tempat parkir hingga yang tersisa hanya bangunan masjid," tuturnya.

Yusril berujar bahwa, memisahkan masyarakat Luar Batang dari bangunan masjid adalah memisahkan manusia dari kebudayaan dan tradisi beragama.

"Mana bisa masjid akan hidup dengan syiar keagamaan tanpa ada masyarakatnya. Ini adalah cara-cara yang pernah dilakukan kolonialis pada zaman dahulu kepada rakyat kita," ujarnya.

Yusril pun meminta agar Ahok menghentikan teror-teror yang menakutkan warga Luar Batang dengan ancaman penggusuran. Sebab hal tersebut membuat warga Luar Batang tidak tenang dan tidak khusyuk dalam menjalankan puasa dan ibadah lainnya selama bulan Ramadan.

"Jakarta bisa dibangun tanpa harus menggusur rakyat yang lemah," pungkasnya.

PDIP bisa batal koalisi jika Gerindra ngotot sodorkan nama Cagub...


Ketua Tim Penjaringan PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan, partainya tetap akan mengusung calon Gubernur DKI. Sehingga, jika ada partai politik lainnya ingin melakukan koalisi harapannya untuk memahami kebijakan yang diambil partainya.

Gembong mengakui, partai berlambang banteng ini memiliki potensi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Untuk itu, partai besutan Prabowo Subianto ini diminta untuk tidak mengajukan nama bakal calon Gubernur DKI Jakarta, sebab itu pasti milik PDI Perjuangan.

"Pertama, dengan Gerindra kita bangun koalisi dulu ketika ada persamaan, barulah bicara siapa yang diusung masing-masing. Katakanlah, Gerindra sodorkan Pak Sjafrie Samsudin ya gimana kita sama dulu," katanya saat dihubungi, Jakarta,

Menurutnya, Gerindra jika ingin melakukan koalisi jangan mengajukan nama terlebih dahulu. Sebab perlu ada penyamaan persepsi bagaimana menjadi Jakarta lebih baik dibandingkan saat ini. Baru kemudian proses menentukan bakal calon yang akan diusung.

"Jadi tahapannya koalisi dulu pertamanya. Arah itu untuk satukan persepsi dulu tentang Jakarta. Kan gitu. Kalau udah ada titik temu baru bicara calon. Yang pasti kita akan menyodorkan Cagub dong. Apakah Gerindra mau dengan posisi Cawagub. Atau Gerindra malah terserah PDIP, ya sah sah saja," terangnya.

Namun, Gembong menegaskan, koalisi bisa saja batal terjadi bilamana Gerindra ngotot untuk meminta posisi calon Gubernur DKI Jakarta.

"PDIP kan enggak mungkin wakafkan Cagub Cawagub semuanya. Walaupun, ini semua bagi PDIP penjajakan karena finalnya nanti adalah DPP. Kita penjajakan ke partai manapun," tutupnya.

Minggu, 22 Mei 2016

Tournament Poker RADENPOKER | AGEN POKER ONLINE | DOMINO ONLINE | LIVE POKER INDONESIA,

Tournament Poker RADENPOKER | AGEN POKER ONLINE | DOMINO ONLINE | LIVE POKER INDONESIA




Radenpoker.com Adalah Agen pertama yang mengadakan Tournament poker Bagi para pencinta poker. Kali ini Akan Menjadi Ajang Poker Terbesar dan Pertama di indonesia. 
Setiap Player akan bermain bersama Player lain dalam Meja Khusus yang sudah di sediakan oleh pihak radenpoker. Hadiah yang di berikan juga cukup besar Untuk Para pencinta poker :
Berikut adalahlah Syarat, Peraturan Dan Cara untuk ikut dalam tournament Poker Online Indonesia :

Hadiah Pemenang Tournament :
  • Juara 1 : Rp 1.500.000,-
  • Juara 2 : Rp 1.000.000,-
  • Juara 3 : Rp 500.000,-
  • Juara 4 : Rp 100.000,-
  • Juara 5 & 6 : 50.000,-

Rule Tournament Poker :
  • Biaya Pendaftaran Tournament Rp 350.000,-
  • Pendaftaran Paling Lama Tanggal 02 Juni 2016
  • Tiket Tournament hanya tersedia untuk 12 Member Tercepat
  • Tournament Berjalan Selama 2 Round
  • Di rounde Pertama akan di ambil 3 pemain untuk Bermain di Round2
  • Setiap Round akan di mainkan oleh 6 Rounde
  • Selama permainan Poker Berlangsung Tidak di perbolehkan Membeli "Jackpot"
  • User id Akan di Berikan oleh Pihak Admin Radenpoker.com
  • Jika Dalam 1 meja sudah Tinggal 3 Player Harap untuk segera Meninggalkan Meja Permainan, Dan menghubungi CS kami di Livechat Sesuai dengan kode Pada User id yang di berikan
  • Hadiah Akan langsung di berikan Ke user ID Member dan bisa langsung di Withdraw/Tarik Dana.

Peraturan Tournament Poker :
  • Tidak diperbolehkan Membeli Jackpot Selama permainan berlangsung di tournament
  • Tournament akan di mulai 4 Juni 2016 jam 19.45 Wib
  • Waktu paling lama hadir di tournament adalah 10 Menit
  • Tidak Di perbolehkan Stand dari meja saat Tournament berlangsung
  • Setiap Pemain yang meninggalkan Meja permainan Saat bermain Akan di anggap mengundurkan diri
  • Semua peraturan yang belaku tidak dapat di Ganggu Gugat karena semua peraturan hak mutlak dari Pihak RADENPOKR

Note : Tidak Menutup Kemungkinan Akan ada Bonus Tambahan untuk setiap pemenang Tournament dan Penambahan Player.



Radenpoker.com Agen Poker Terpercaya | Domino Online | Live Poker Indonesia

RADENPOKER.COM Situs Agen poker dan Agen Domino Online Terbaik & Terpercaya Di INDONESIA.

Radenpoker.com Adalah Agen poker Dan domino yang Terpercaya. Salah Satu situ Yang paling Recomend Untuk Para pencinta Judi online kartu Poker. Tidak hanya itu Radenpoker.com Memiliki Sistem Player Vs Player, jadi tidak perlu takut atau ragu untuk bermain di Radenpoker.com. Radenpoker.com Memilik 5 Jenis Permainan Dalam 1 User id. 

 Beberapa Tampilan Game yang bisa di nikmati pencinta Judi poker Online Indonesia :

1. Live Poker Texas ( New )
Live Poker Texas Player Vs Player ( Pertama Di Indonesia )
    Ini adalah Tampilan Live poker Paling baru Dari Radenpoker.com . Dari tampilannya kita bisa melihat Dealer/pembagian kartu Dilakukan Oleh Real Dealer. Setiap kartu yang di bagikan juga sudah di acak dan tidak dapat di ganti. So?? bagi kalian pencinta Poker Texas Indonesia yang berpikiran kalau di Radenpoker ada Robot/Bot bermain, ini Recomended banget buat kalian para pencinta Poker Texas Online Indonesia. #PokertexasIndonesia'

2. Poker Texas Radenpoker.com
Poker Texas Indonesia
Poker Texas Indonesia : Ya bisa kita lihat di sini, Radenpoker Memiki game paling Favorit bagi para Member setianya "Texas poker Online" .
Dan Untuk Infonya. Bagi kalian yang ingin bermain dengan Teman sendiri, Radenpoker sudah menyediakan Table private Khusus untuk kalian Semua
#PokertexasIndonesia


3. Domino QQ Radenpoker.com
 Domino QQ Adalah game Andalan dari Radenpoker,com. Di sini tidak hanya bermain domino , Kalian juga bisa mendapatkan Jackpot yang di berikan Oleh Radenpoker.com





4. BandarCeme Radenpoker.com
 Yup.. Bagi kalian yang suka main Adu Q / Ceme ?? Radenpoker menyediakan Game ini untuk kalian. Kalian juga bisa menjadi bandar. Wow!! Seperti Real kan ??







5. Bandar Capsa/ Capsa Susun Radenpoker
 Capsa Susun adalah Salah satu permainan kartu yang cukup di gemari di kalangan Judi kartu online. Disini kita ditantang menyusun kartu sesuai urutan. Capsa susun membutuhkan Teknik permainan yang cukup ahli dan Capsa susun merupakan game yang cukup menantang untuk kalian para pencinta judi kartu online.









Ini adalah 5 Game radenpoker yang dapat kalian dapat mainkan dalam 1 User ID. Tidak perlu repot sudah bisa bermain 5 Game ... dan minimal Deposit untuk di radenpoker adalah Rp 15.000 dan Untuk Withdraw Rp 15.000 

Tunggu apalagi?? Yuk langsung Gabung bersama kami di Radenpoker.com  Agen Poker Terpercaya | Domino Online | Live Poker Indonesia