Sepanjang Basuki Tjahaja Purnama memimpin Jakarta banyak pembangunan yang dilakukan tanpa menggunakan APBD. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan, sejak memimpin Jakarta, Basuki atau akrab disapa Ahok melakukan pembangunan tidak sesuai dengan Musrembang tingkat RW, Lurah hingga ke Provinsi.
Contohnya menurut Lulung, penggusuran kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Selain itu, dia juga mempertanyakan pembangun jalan layang Semanggi yang menggunakan biaya dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana CSR. Apabila dilihat dari sisi kebutuhan warga, Jalan Layang semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan pribadi roda empat.
"RPTRA itu bisa dibangun menggunakan APBD. Kenapa malah pakai CSR. Kalau tidak bisa menggunakan APBD, setidaknya biaya CSR atau KLB digunakan untuk membangun kegiatan prioritas yang direncanakan," kata Lulung sapaan akrab Abraham di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4).
Dia menilai, pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan merupakan dampak dari sikap pemimpin yang tidak bisa membuat suasana kerja di lingkungnya kondusif. Terlebih banyaknya rotasi pejabat yang dilakukan tanpa barometer dan waktu yang tepat.
Sebagai ujung tombak pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan, lanjut Lulung, pejabat perangkat daerah harus dibina dan didukung oleh pimpinannya. Jangan malah terus disalahkan dan diancam untuk dipecat.
"Rotasi jabatan boleh saja, tapi harus ada barometer dan waktu yang tepat. Kemarin rotasi banyak dilakukan ketika perencanaan sudah matang, pejabat yang mengeksekusi bukanlah yang menyusun perencanaan. Kalau bermasalah, gimana? Kan beda teknis orang menyusun perencanaan yang bisa eksekusi cepat," tutup politisi PPP ini.
Contohnya menurut Lulung, penggusuran kawasan Kalijodo dan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Selain itu, dia juga mempertanyakan pembangun jalan layang Semanggi yang menggunakan biaya dari Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan pembangunan sejumlah Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) yang menggunakan dana CSR. Apabila dilihat dari sisi kebutuhan warga, Jalan Layang semanggi itu hanya akses untuk pemilik kendaraan pribadi roda empat.
"RPTRA itu bisa dibangun menggunakan APBD. Kenapa malah pakai CSR. Kalau tidak bisa menggunakan APBD, setidaknya biaya CSR atau KLB digunakan untuk membangun kegiatan prioritas yang direncanakan," kata Lulung sapaan akrab Abraham di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/4).
Dia menilai, pembangunan yang dilakukan di luar perencanaan merupakan dampak dari sikap pemimpin yang tidak bisa membuat suasana kerja di lingkungnya kondusif. Terlebih banyaknya rotasi pejabat yang dilakukan tanpa barometer dan waktu yang tepat.
Sebagai ujung tombak pelaksanaan rencana kegiatan pembangunan, lanjut Lulung, pejabat perangkat daerah harus dibina dan didukung oleh pimpinannya. Jangan malah terus disalahkan dan diancam untuk dipecat.
"Rotasi jabatan boleh saja, tapi harus ada barometer dan waktu yang tepat. Kemarin rotasi banyak dilakukan ketika perencanaan sudah matang, pejabat yang mengeksekusi bukanlah yang menyusun perencanaan. Kalau bermasalah, gimana? Kan beda teknis orang menyusun perencanaan yang bisa eksekusi cepat," tutup politisi PPP ini.
0 komentar:
Posting Komentar