Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa difitnah dengan pernyataan anggota Komisi III DPR Junimart Girsang soal aliran dana reklamasi senilai Rp 30 miliar ke rekening Teman Ahok. Ahok sapaan akrab Basuki menyebut ucapan Junimart bernuansa politis.
"Makanya kalau dituduh kasus suap juga keterlaluan fitnahnya gitu tahu enggak. Kalau kamu tuduh suap saya atau katakanlah suap, apa kepentingan saya? Saya harusnya membantu Anda enggak meringankan kontribusi Anda," kata Ahok di Balai kota, Jakarta,
Ahok mencontohkan tudingan ini sama seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Tujuannya ingin membentuk opini publik bahwa Ahok korup dan tidak jujur.
"Walaupun itu secara politik, menurut saya itu jahat. Sama kayak kasus Sumber Waras kan, ingin bangkitkan opini ke orang, 'Ahok itu enggak bersih', yang dijual Ahok, Ahok punya brand apa sih?," katanya kesal.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menganalogikan, jika dia menerima suap dipastikan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia mengikuti keinginan pengembang reklamasi dan DPRD DKI Jakarta untuk menurunkan kontribusi tambahan.
Ahok setuju disebut barter apabila pemprov DKI kala itu menurunkan usulan kontribusi tambahan yang sebelumnya 15 persen ke pengembang. Kontribusi tersebut sempat masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, walaupun saat ini raperda tersebut tak lagi diteruskan.
"Makanya kalau dituduh kasus suap juga keterlaluan fitnahnya gitu tahu enggak. Kalau kamu tuduh suap saya atau katakanlah suap, apa kepentingan saya? Saya harusnya membantu Anda enggak meringankan kontribusi Anda," kata Ahok di Balai kota, Jakarta,
Ahok mencontohkan tudingan ini sama seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Tujuannya ingin membentuk opini publik bahwa Ahok korup dan tidak jujur.
"Walaupun itu secara politik, menurut saya itu jahat. Sama kayak kasus Sumber Waras kan, ingin bangkitkan opini ke orang, 'Ahok itu enggak bersih', yang dijual Ahok, Ahok punya brand apa sih?," katanya kesal.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menganalogikan, jika dia menerima suap dipastikan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersedia mengikuti keinginan pengembang reklamasi dan DPRD DKI Jakarta untuk menurunkan kontribusi tambahan.
Ahok setuju disebut barter apabila pemprov DKI kala itu menurunkan usulan kontribusi tambahan yang sebelumnya 15 persen ke pengembang. Kontribusi tersebut sempat masuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, walaupun saat ini raperda tersebut tak lagi diteruskan.
Mantan politisi Gerindra ini menegaskan, jika punya niat jahat dengan memanfaatkan dana dari pengembang, dia pasti akan setuju dengan pasal kontribusi tambahan sebesar 5 persen yang dibebankan kepada pengembang atas usulan DPRD. Tapi, lanjut Ahok, faktanya tidak demikian.
"Harusnya kalau kamu tuduh suap saya, DPRD sudah oke, saya apa? Okein dong, ngapain ribut gitu lho. Ini kan, harusnya pengembang lu mau nyembelih saya kali, DPRD setuju, saya masih ngotot enggak?," kata dia dengan nada tinggi.
"Kamu kan suap saya nih, kalau suap saya tujuannya apa? barter dong. Ada sesuatu yang saya harus berikan, sekarang saya tanya, DPRD oke lho nurunin. Saya berantem enggak sama DPRD? Berantem," sambung Ahok.
0 komentar:
Posting Komentar